Menegakkan Moral Politik Bangsa - Oleh : M. Shidqi

Menyaksikan wajah bangsa kita akhir-akhir ini, rasanya kita mufakat. Jika kita patut prihatin dan terenyuh. Nampak moral politik bangsa kita masih lemah dan rapuh. Kita sedih dan prihatin,
melihat pemimpin tertinggi di puncak piramida kekuasaan, simbol kenegaraan yang semestinya menjadi panutan dan teladan harus dihujat disimbolkan secara tidak manusiawi.

                  Bukankah para elit bangsa yang saat ini berkuasa adalah orang yang kita pilih secara terbuka? Kenapa hanya dalam hitungan seratus hari, sudah menaruh sesal dan seolah kehilangan kepercayaan kepada mereka? Tidakkah terlalu dini untuk menilai kinerja pemerintah dan tergesa menyimpulkan
telah gagal?

                  Kita tentu menyesalkan, aksi protes para demonstran yang menuntut penuntasan pelbagai skandal politik dan hukum,terutama megaskandal Bang Century, semestinya tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak etis. Tapi inilah wajah demokrasi kita, yang suka atau tidak, harus diterima dengan kebesaran jiwa.

                  Namun yang terpenting dan harus dicatat dalam buku harian para elite politik adalah: bahwa rakyat sudah lama mengidap sindrom distrust, yakni mudah kehilangan kepercayaan dikarenakan kepercayaan dan amanah yang  telah diembankan di pundak para pemimpin, tak kunjung dapat ditunaikan secara baik. Ketulusan rakyat memberikan suaranya dalam memilih para elite politik, seyogianya harus dipahami sebagai ketulusan yang bersyarat. Dalam konteks inilah aksi aksi demontrasi masyarakat yang belakangan marak di berbagai tempat bisa dipahami. Membiarkan rakyat menunggu terlalu lama adanya perubahan dan perbaikan hidup mereka—yang tak kunjung bisa dirasakan secara signifikan—sama halnya dengan mengundang mereka untuk menggugat. Sementara di sisi lain, rakyat sudah jenuh disuguhi tontonan aneka megaskandal korupsi yang menyedot trilyunan uang rakyat.

                  Apa yang menjadi harapan rakyat yang sekian lama didambakan adalah, tegaknya moral poltik bangsa. Para elite bangsalah yang semestinya paling bertanggungjawab dan harus berada di garda terdepan dalam menegakkan sendi-sendi moral politik bangsa yang lama limbung dan menjadi sumber penyakit sosial, politik dan ekonomi yang masih menggurita dalam kehidupan kita.

                  Nilai-nilai luhur pancasila yang telah terpinggirkan dan tergusur dari perilaku politik dan ekonomi para elite politik yang berada di puncak piramida kekuasaan, sudah saatnya dikukuhkan kembali sebagai visi moral politik untuk memayungi kekuasaan. Karena kekuasaan tanpa visi moral-transedental, hanya akan membuat hati nurani buta dan akal sehat terbelenggu oleh nafsu serakah dan tamak. Inilah kita masih tertatih-tatih dalam menentukan corak masa depan bangsa di tengah persaingan global yang makin mengganas.

                  Tanpa tegaknya moral politik bangsa, maka demokrasi yang terlanjur diyakini dan dikultuskan dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa, akan kehilangan orientasi dan cepat “pensiun dini” karena gagal mencapai tujuan akhirnya (ultimate goal) dalam menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan hidup rakyat. Dapatkah demokrasi berprestasi dalam menurunkan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, menciptakan pemerataan dan keadilan di segala bidang kehidupan? Semuanya berpulang pada tekad elite bangsa untuk mengurus demokrasi secara sungguh-sungguh. Karena jika tidak, demokrasi tidak akan lulus ujian dan hanya akan membuat rakyat makin frustasi. Kemauan dan keseriusan elite bangsa untuk menegakkan nilai-nilai moral politik bangsa, akan mendongkrak kinerja demokrasi berfungsi efektif dalam menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

                  Tegaknya moral politik bangsa, dapat membuat kekuasaan menjelma sebagai “tangan-tangan” suci yang mengulurkan pertolongan akan penderitaan rakyat yang terhimpit kemiskinan dan terjebak di lingkaran keterbelakangan. Inilah yang dipesankan the founding fathers kita, Bung Karno : bahwa pemimpin itu harus menjalankan Ampera atau amanat penderitaan rakyat. Maksud Bung Karno bahwa memimpin itu menjalankan amanat rakyat untuk menghilangkan penderitaan atas kemiskinan hidup mereka. Bung Hatta juga tak lupa berpesan, “janganlah telah merasa berbuat apa-apa jika dari gubuk-gubuk masih terdengar jerit penderitaan rakyat.”

                  Melalui momentum Maulid Nabi ini, kita harapkan para elite bangsa, melakukan reintropeksi dan koreksi total, untuk menarik ulang bandul politik Nasional yang terlepas dari pendulum nilai-nilai luhur pancasila. Mengembalikan politik ke fitrah luhurnya : memperjuangkan cita-cita dan kebajikan bersama. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam menegakkan sistem politik dan ekonomi yang berbasiskan pada nilai-nilai moral-transedental. Sehingga mampu membawa  masyarakat Arab jahiliyah keluar dari kungkungan sistem sosial lama yang melanggengkan penindasan, perbudakan, kesenjangan sosial dan ketidakadilan, menuju tata masyarakat yang berperadaban egalitarian dan berkeadilan sosial.

                  Ketulusan dan kecintaan rasulullah, serta pemihakan yang total terhadap kaum musthad’afin—kaum yang lemah tertindas secara sosial, politik dan ekonomi—,telah menempatkan beliau sebagai sosok revolusioner yang akan selalu dikenang dengan takzim, sebagai pemimpin monumental sepanjang zaman. Jejak-jejak perjuangan rasulullah dalam membangun peradaban kehidupan yang luhur, semoga dapat menginspirasi para elite bangsa kita, untuk segera kembali ke jalur politik yang berkhidmat pada kemaslahatan bersama. Sudah teramat dalam kerinduan rakyat Indonesia pada sosok pemimpin yang dengan tulus mencintai rakyatnya. Memberikan perlindungan dan pembelaan serta pengayoman terhadap hidup mereka. Inilah sosok pemimpin teladan dan panutan yang kita harapkan. Bukan sosok pemimpin yang sekedar menjadi “tontonan!”

Share